Indef: Pandemi Hambat Efektivitas UU Ciptaker Undang Investor

“Pandemi membuat investasi kurang tertarik masuk ke Indonesia karena daya beli masyarakat sedang menurun, mobilitas terganggu, kapasitas produksi industri juga menurun,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (6/10).

Tak hanya itu, Bhima menyatakan adanya 59 negara menutup akses masuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) akibat kasus COVID-19 dalam negeri yang masih sangat tinggi juga menjadi pertimbangan investor asing.

“Mana ada investor mau masuk ke Indonesia kalau lihat kasus penularan COVID-19 masih tinggi dan banyak negara menutup pintu masuk untuk WNI,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bhima meminta kepada pemerintah untuk tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 agar efektivitas UU Cipta Kerja dalam menarik investor bisa terwujud dengan baik.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani kasus dan dampak COVID-19 nantinya akan menjadi salah satu faktor yang membuat investor percaya terhadap Indonesia.

“Saya kira ketidakmampuan pemerintah dalam melihat masalah fundamental sangat fatal bagi kepercayaan investor ke depannya. Pandemi juga hal yang harusnya menjadi fokus,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan UU Cipta Kerja akan mampu mengurangi hambatan investasi seperti terkait perizinan, lahan, dan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Piter menuturkan pengesahan UU Cipta Kerja yang memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat akan menghambat efektivitasnya dalam mengundang investor masuk ke Indonesia.

“UU Cipta Kerja memunculkan kegaduhan yang luar biasa. Saya kira investor akan sangat berhati-hati,” katanya.

Meski demikian, ia mengatakan mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan dengan adanya investasi besar dari luar negeri.

“Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Kita masih ada sumber lain dari dalam negeri untuk mendorong investasi,” ujarnya.

Piter pun menyarankan penyelesaian COVID-19 tetap menjadi yang utama sebab reputasi pemerintah dalam menangani pandemi ini akan menjadi pertimbangan para investor.

“Ada risiko reputasi yang dihadapi pemerintah,” tegasnya. (Antara)