Direktur Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Tauhid Ahmad

Jakarta, Aktual.com – Direktur Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memperkirakan dampak jangka pendek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur hanya sebesar 0,02 persen.

“Secara garis besar dampak ekonomi dalam jangka pendek sebenarnya tidak terlalu besar, secara nasional hanya 0,02 persen tapi jangka panjang itu relatif tidak terlalu signifikan ya,” kata Tauhid dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 Day 2 yang disiarkan secara daring, Rabu (25/1).

INDEF juga memperkirakan konsumsi rumah tangga jangka pendek itu relatif turun dan jangka panjang hanya naik 0,1 persen. Namun dari investasi riil akan terjadi peningkatan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu akan ada peningkatan tenaga kerja dalam jangka pendek meskipun serta terjadi inflasi.

“Pengeluaran pemerintah riil akan relatif lebih kecil namun yang kita khawatirkan, jangka panjang itu ekspor lebih turun namun impor akan lebih banyak,” ujarnya.

Selain itu, Tauhid juga mengingatkan adanya potensi kehilangan atau penurunan ekonomi di Jakarta ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur karena selama pandemi COVID-19 saja, kinerja ekonomi Jakarta telah terdampak. Menurutnya, Kalimantan Timur masih mencatatkan kinerja baik saat pandemi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,51 persen.

“Ini juga harus diperhatikan, saya kira infrastruktur atau dana yang masuk ke IKN akan lebih besar tapi juga kemudian putaran uang dan sebagainya yang biasa di Jakarta akan hilang termasuk di sekitarnya Bodetabek,” jelas dia.

Ia juga menyampaikan bahwa jika membahas pemerataan ekonomi, pemerintah memperhatikan provinsi-provinsi yang berada di pada luar Jawa.

Lebih lanjut ia juga mengajak sektor swasta untuk lebih terlibat dalam sumber pembiayaan pembangunan fisik IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp466 triliun. Pembiayaan tersebut terbagi menjadi Rp90,4 triliun dari APBN langsung, Rp252 triliun dari KPBU dan Rp123,27 triliun skema pembiayaan dari swasta dan BUMN.

“Mudah-mudahan teman-teman dari HIPMI justru bisa mengembangkan skema KPBU artinya juga sama-sama mengeluarkan modal. Jadi tidak langsung masuk ke APBN langsung karena saya kira peluang investasi besar di sana,” tutur Tauhid.

(Arie Saputra)