Bhima menganggap percuma kalau tingkat kepuasan publik ke pemerintah seolah tinggi tapi faktanya birokrasi terutama di daerah belum juga efisien, pelayanan publik belum memuaskan serta kinerja perekonomian pemerintah masih kurang dirasakan masyarakat.
“Ketimbang terus menerus membanggakan diri terhadap hasil survei yang masih diragukan metodenya, lebih baik pemerintah fokus pada persoalan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat,” sindirnya.
Anjloknya daya beli masyarakat, turun drastisnya penjualan ritel serta ancaman gelombang PHK massal adalah bukti yang tak bisa dielakkan, disamping kebijakan pencabutan subsidi listrik yang telah memukul masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan.
Sebelumnya, Sri Mulyani dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (18/7), mengklaim laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian pemerintah di sektor publik dan berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan.
“Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif,” kata dia.
Sri menyebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 mencapai 80%, naik dibanding 10 tahun lalu yang cuma 28%. Angka ini berada di atas Swiss, Kanada, Rusia dan Perancis.
(Nelson Nafis)
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
Eka
