Jakarta, Aktual.com – Ekonom senior dari CORE Indonesia, Hendri Saparini menyebut, pemerintah jangan cuma bangga dengan membaiknya peringkat kemudahan berbisnis atau easy doing business 2018 berada di peringkat ke-72 atau naik 19 level dati survey Bank Dunia.
Menurut Hendri, pembentuk pilar kemudahan berbisnis itu banyak. Memamg beberapa pilar membaik, seperti terkait infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan membaik. Sarananya sedang dibangun dan kartunya ada di mana-mana.
“Tapi ingat, ada beberapa hal yang peringkatnya naik, tapi juga ternyata kemudian muncul masalah besar. Yaitu peringkat pajak itu menjadi masalah nomor utama. Itu menjadi hambatan bagi pelaku usaha,” jelas dia di Jakarta, ditulis Sabtu (4/11).
Hal ini dianggap masalah, karena faktor nomor satu selama ini adalah korupsi. Tapi ternyata saat ini yang menjadi hambatan utama bahi pelaku usaha adalah sektor perpajakan.
“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Karena sebelumnya masalah nomor satu adalah korupsi, tapi sekarang pajak malah mengalahkan korupsi,” kritik dia.
Berarti selama ini reformasi perpajakan dianggap tak berhasil. Perlu ada koreksi dari kebijakan perpajakan, kenapa ranking kemudahan berbisnis ini naik, tapi ranking pajak malah jadi masalah. Ini jelas jadi persoalan utama.
Menurutnya, banyak kebijakan perpajakan yang tak sesuai dengan dunia usaha. Sehingga seolah-olah pajak menakut-nakuti. Bahkan sekalipun pemerintah memberikan insentif pajak, tapi itu belum selesaikan masalah utama.
“Insentif pajak memang perlu. Tapi juga yang penting bagaimana menyelamatkan APBN dengan membebani sektor usaha dengan pajak-pajak itu. Karena jika tidak, pajak akan terus menjadi beban bagi dunia usaha untuk berinvestasi,” kata dia.
Selama ini, para pengusaha takut dengan adanya banyak pungutan pajak ini. Makanya, pemerintah perlu mencari cara-cara yang tepat dan efektif ntuk menggenjot penerimaan negara.
“Dan sumber APBN itu bukan cuma pajak, banyak instrumen keuangan yang bisa dicari oleh pemerintah. Baru kita fokus yang mau dibiayai itu apa saja, sehingga kebijakan ke depannya juga tepat. Termasuk menerbitkan surat utang pun tepat sasaran,” pungkas dia.
(Reporter: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
