Jakarta, Aktual.com- Energi Watch Indonesia (EWI) meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan adanya indikasi pungutan liar (Pungli) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM, sebagaimana yang disinggung oleh Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I).
Namun lebih daripada itu, Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean meminta komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sitem pelayanan serta peningkatan standar instrumen yang dimiliki pemerintah.
Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada itikad yang kuat dari para pengambil kebijakan, maka tindakan hukum akan menjadi percuma dan tidak menyentuh subtansi dari pencapaian yang harus dilakukan.
“Tindakan hukum sangat perlu, tapi yang lebih perlu adalah kebijakan pemerintah yang lebih tegas. Kemudian harus membangun sistem yang transparan dan bisa diakses semua pihak, akan percuma tindakan hukum kalau sistem tidak diperbaiki,” tuturnya, Minggu (23/10)
Sebelumnya para pengusaha smelter telah mengeluhkan perihal pungli ini. Melalu keterangan Wakil Ketua Umum AP3I, Jonatan Handoyo terungkap kebobrokan Ditjen yang dipimpin oleh Bambang Gatot Ariyono itu.
Dikatakan oleh Jonatan bahwa di lembaga itu telah bercokol komplotan pungli yang sangat piawai dan memiliki posisi kuat. Sehingga para pengusaha menjadi korban dari aksi komplotan tersebut.
“Kamu bayangkan, orang yang melakukan pungli itu sudah menjadi pemain sejak empat kali pergantian Dirjen. Banyangin, orang ini kuat sekali, itu Dirjennya ganti-ganti tapi dia tetap di situ, urusa ijin dia, urusan surat-aurat sama dia juga,” kata Jonatan.
Laporan: Dadangsah Dapunta.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
