Jakarta, Aktual.com – Lembaga kepresidenan harus jadi penopang yang profesional terkait proses perekrutan calon menteri, agar tidak terjadi lagi insiden seperti kewarganegaraan ganda yang baru-baru ini terjadi.
“Melemahkan lembaga kepresidenan, menunjukan kurang profesional. BIN, kementerian terkait cek dan ricek, setneg. Tidak transparan lembaga kepresiden,” kata Peneliti LIPI Siti Zuhro, ditulis Kamis (18/8).
Selain itu, lanjutnya, presiden juga harus memiliki indikator yang jelas dalam merombak menteri. Meski pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden, namun harus dilakukan dengan akuntabilitas yang memadai.
“Kalau karena kinerja, ada menteri yang baik tetap kena reshuffle juga. Memang indikator reshuffle ngga jelas,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
