Jakarta, Aktual.com – DPR RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018. Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada RAPBN tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Sasaran pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding tahun 2017 diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah masih cukup moderat. Situasi ekonomi 2018 dinilai tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun ini.
Situasi ketidakpastian masih menjadi tren di tahun mendatang, sehingga pemerintah pun bisa melakukan adjustment angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan, seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Pemerintah sendiri menyampaikan saat ini Indonesia berada di tengah ketidakpastian ekonomi global, tentunya kita pun harus mengerti dan pahami. Ini tidak semata-mata urusan politik dalam negeri. Tetapi juga ada faktor ekonomi global, seperti kondisi ekonomi Amerika, Tiongkok, situasi Korsel dan Korut. termasuk masalah sentral di Eropa,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Disampaikan, saat ini semua tengah wait and see, baik dari kondisi keterbukaan perbankan, kemajuan teknologi informasi, maupun dinamisasi proses keseimbangan baru. Tidak dipungkiri pula kondisi politik tanah air berpengaruh cukup besar dalam situasi ekonomi.
Menurut Taufik, transformasi kultural jangan sampai mengganggu situasi ekonomi, politik, budaya, bahkan sosial. Karena jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan terjadi potensi mengurangi performance di sektor politik dan ekonomi. Isu-isu anti toleransi, dinilai terlalu membahayakan dan merusak potensi pertumbuhan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik seharusnya diciptakan dalam suasana kondusif.
“Kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginan DPR dan pemerintah. Tidak ada program yang tidak kita setujui, manakala itu terkait dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun program mengurangi disparitas atau kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu,” katanya.
Dengan melihat berbagai kondisi itu, Taufik berharap DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran.
Ia juga berharap, konsep riil itu khususnya di infrastruktur dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR.
“Untuk sektor lain, tinggal kita optimalkan. Kalau peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, kemudian meningkatkan pendapatan pajak, itu hal klasik yang sudah otomatis menjadi bagian tugas dari lembaga pemerintah maupun Kementerian Keuangan,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
