Arab Saudi sebagai penyeimbang China dan Amerika Serikat. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menengarai adanya dua alasan dominan dibalik kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia.

“Jadi motif dominannya ada dua. Pertama, Arab Saudi sekarang sedang mengalami pelemahan ekonomi, defisit fiskal terhadap PDB-nya lebih tinggi dari Yunani,” kata Bhima kepada Aktual, Jumat (3/3).

Presiden Joko Widodo (keenam kanan) bersama Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud (kelima kiri) melambaikan tangan saat kunjungan kenegaraan, di beranda Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3). Presiden mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Arab Saudi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17
Presiden Joko Widodo (keenam kanan) bersama Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud (kelima kiri) melambaikan tangan saat kunjungan kenegaraan, di beranda Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3). Presiden mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Arab Saudi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17

Arab Saudi menurutnya saat ini tengah mencari pasar baru selain migas, sementara Indonesia menawarkan banyak pilihan investasi dengan keuntungan yang menarik.

“Kedua, jangan lupa kepentingan politik juga kental apalagi pasca Pak Jokowi berkunjung ke Iran. Arab Saudi melihat Iran sebagai rival baik di sisi politik kawasan maupun ideologi sunni-syiah,” ujarnya.

Raja Salman tak ingin negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar dunia ini di kemudian hari lebih mendekat ke Iran, karenanya Bhima menilai kunjungan sekarang ini tepat momentumnya.

“Indonesia juga butuh Arab Saudi, tapi lebih ke balancing of power daripada investasi ekonomi, biar nggak terlalu condong ke China atau Amerika Serikat,” tambahnya.

MoU USD 7 miliar yang disepakati kedua negara bagi Bhima baru sebatas komitmen investasi dari Pemerintah Arab Saudi yang realisasinya diyakini butuh waktu lama.

Rinciannya, USD 6 miliar untuk pembangunan Refinery Development Masterplan Program (RDMP) atau kilang di Cilacap yang dikelola Pertamina, serta USD 1 miliar pinjaman lewat Saudi Fund Contribution to The Financing of Development Project untuk dana pendamping (co-financing) proyek infrastruktur dan perumahan.

“Sejarah juga membuktikan bahwa investasi Arab Saudi cukup kecil, hanya 0.02 persen dari total investasi asing dalam lima tahun terakhir,” tandasnya.

Tak mau kalah dengan Maritim Silk Road milik China, Arab Saudi pun coba menandingi dengan Visi 2030-nya dengan melakukan lawatan ke Malaysia, Indonesia, Brunei, Jepang, Tiongkok, Maladewa dan Yordania.

Visi 2030 yang diumumkan 25 April 2016 lalu ini diimplementasikan seiring upaya reformasi mereka, salah satunya dengan mendiversifikasikan perekonomian dalam negeri dari ketergantungan terhadap minyak.

“Intinya, mau Arab Saudi atau China, kerjasama harus dilihat baik-baik untung ruginya, selama ini filter kita soal perjanjian kerjasama lemah. Jadi, disaat Arab Saudi dan China butuh kita disitulah bargaining power kita harus lebih besar, jangan semua sektor mau dimasukin,” demikian Bhima.

(Nelson Nafis)

Artikel ini ditulis oleh: