Jakarta, Aktual.com – Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya meminta Pemerintah Indonesia lebih berperan aktif dalam upaya mengakhiri bencana kemanusiaan pada masyarakat Rohingya di Myanmar.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap Myanmar untuk meredakan krisis Rohingya. Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih dari sekadar mengecam tindakan keji otoritas keamanan Myanmar,” kata Fatia Maulidiyanti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta pada Kamis (20/9).
Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar melaporkan bahwa setidak-tidaknya 319 desa dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh tentara Myanmar.
Selain itu, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa terjadi serangan, pembunuhan di luar upaya hukum, perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, penghilangan paksa, perusakan harta dan penjarahan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain terhadap masyarakat Rohingya.
Serangan tersebut mengusir secara paksa lebih dari 700.000 warga Rohingya dari Myanmar.
Menurut laporan itu, pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas pembiaran terhadap kekerasan oleh kelompok bersenjata bukan negara terhadap warga.
Sementara itu, menurut KontraS, pemerintah Myanmar ketika menanggapi bencana kemanusiaan itu di tingkat kawasan dan dunia justru bersikap defensif dan membentengi diri dengan asas tidak ikut campur dalam urusan dan kedaulatan negara lain.
Untuk itu, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN paling demokratis didorong mengambil prakarsa dalam upaya mengakhiri bencana kemanusiaan tersebut.
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya meminta pemerintah Indonesia mengajak negara lain anggota ASEAN ikut meredam bencana kemanusiaan tersebut.
“Sebagai negara anggota ASEAN paling demokratis, Indonesia memiliki peran penting untuk memrakarsai dan memimpin penyelesaian bencana Rohingya,” kata Rachel, Manajer Program ASEAN Forum Asia.
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia harus menggunakan pendekatan diplomatik kepada pemerintah Myanmar dan mengajak negara lain anggota ASEAN mengadakan pertemuan khusus guna membahas langkah strategis dan nyata untuk meredam dan mencegah keberlanjutan kejahatan kemanusiaan di Myanmar, termasuk dengan memperkuat masalah hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
