Jakarta, Aktual.com — Keputusan Presiden Jokowi yang melibatkan Indonesia ikut dalam Trans-Pacific Partnership (TPP), dinilai sebagai keputusan yang tanpa kajian komprehensif.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/11).
“Jika ada celetukan bahwa Indonesia bergabung dalam TPP belum ada pertanggungjawabannya juga dan belum dibicarakan dengan DPR RI,” ujar Fahri.
Ia berpandangan, meskipun Indonesia bergabung dalam TPP, namun seharusnya memiliki persiapan ekstra ordinary. Dibentuknya TPP itu karena Amerika Serikat (AS) merasa tersaingi dengan dominasi Tiongkok dalam segala bidang.
Oleh karena itu, TPP adalah jalan bagi AS untuk menggunakan Asia Pasific dengan menekan negara-negara lain. “Tapi apapun, kita harus persiapkan diri,” pungkas dia.
Sebelumnya, Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, menghasilkan beberapa komitmen kerja sama. Salah satunya adalah pernyataan resmi Jokowi soal bergabungnya Indonesia dalam Trans-pacific Partnership (TPP).
Seperti dikutip dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
