Jakarta, Aktual.com — Kehadiran Indonesia di dalam persekutuan Trans Pacific Partnersip (TPP) hanya akan membuat kesengsaraan yang lebih parah bagi rakyat Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul (LKKNU) PBNU, Luluk Hamidah, dengan posisi Indonesia di TPP justru lebih banyak dampak negatifnya dibanding manfaatnya.
“Termasuk dari sisi UMKM, ketika local content ini dihilangkan maka mereka akan semakin tergilas. Termasuk warga NU juga akan merasakan dampak negatifnya,” kata dia dalam diskusi TPP di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (23/2).
Untuk itu, dia sangat berharap agar tim ekonomi di seputar Presiden memberikan masukan yang benar agar Jokowi tidak jadi ikut menandatangani keterlibatannya di TPP.
“Apalagi isu subsidi juga akan menjadi sorotan di TPP. Karena mereka tidak mau ada yang namanya subsidi. Kalau itu terjadi bagaimana nasib petani dan kalangan bawah lainnya ketika subsidi itu dicabut,” cetusnya.
Tapi sayangnya, sikap Jokowi sendiri selama ini selalu menunjukkan sikapnya yang pro negara maju, bahkan selalu ingin mencabut subsidi.
Dia memberi contoh ketika konferensi APEC di Bali belum lama ini, justru Jokowi melobi pimpinan dari India, Venezuela, dan Brazil agar mau menarik subsidi untuk menjadi keputusan di APEC.
“Untungnya tiga negara itu menolak subsidi dicabut. Bahkan PM India menyebut, jika subsidi dicabut berarti akan melanggar konstitusinya,” cerita dia.
Di tempat yang sama, CEO Alvara Strategic Research, Hasanuddin Ali menegaskan, kehadiran TPP justru akan mematikan perusahaan-perusahaan kecil, karena mereka justru tidak akan siap.
“Sekarang segala produk yang dikonsumsi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah dikuasai produk asing. Jadi brand kita justru tidak kuat,” tandas dia.
Bahkan perusahaan yang dianggap kuat, berdasar risetnya, hanya perusahaan yang berkaitan dengan perut. Yaitu perusahaan yang memproduksi mie instan dan minuman.
“Sehinga posisi di TPP hanya akan memperberat entreprise perusahaan kita,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
