Bandung, Aktual.com – Indonesia berharap perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bisa diselesaikan melalui mekanisme aturan main Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organnization (WTO), kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A Ruddyard.
“Sebaiknya soal perang dagang AS dan Tiongkok dikembalikan ke mekanisme penyelesaian perselisihan dagang melalui WTO,” kata Dirjen Febrian usai membuka Lokakarya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pemerintah terkait isu WTO di Bandung, Senin (26/3).
Ia menjelaskan semua negara akan terkena dampak perang dagang dua kekuatan ekonomi dunia itu karena perdagangan sudah saling mengaitkan kepentingan semua negara.
“WTO merupakan tempat paling sempurna perselisihan perdagangan karena sudah punya mekanisme yang melibatkan para ahli hukum sehingga objektifitas dan legalitasnya dinilai tinggi,” katanya.
Hal senada diungkap pemerhati perdagangan dunia dari UGM Doktor Poppy Sulistyaning Winanti bahwa perang dagang itu perlu dicermati Indonesia secara hati-hati, apalagi jika Tiongkok kemudian melakukan tindakan balasan.
“Jika direspon hal yang sama oleh Tiongkok dan Uni Eropa maka dampaknya sangat buruk bagi perdagangan dunia. Sampai saat ini Tiongkok sampai saat ini masih belum merespon yang sama,” kata Poppy yang juga dosen FISIP UGM.
Sementara Direktur Perdagangan Komoditi dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kemenlu Tri Purnajaya mengatakan, keanggotaan Indonesia dibuat secara sadar karena dunia perlu norma baru untuk memfasilitasi perdagangan dunia.
“WTO itu hanya sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong kestabilan dunia,” kata Tri Purnajaya.
Ia berharap semua pembuat kebijakan di Indonesia tidak melanggar norma perdagangan WTO yang bisa digugat negara lain.
Sebaliknya, perwakilan Indonesia di negara lain juga perlu aktif memantau aturan perdagangan di negara itu yang bisa menghambat pasar barang-barang dari Indonesia.
Kepala Desk Regional Asia Pasific Lembaga Kerjasama Tehnik dan Pelatihan WTO, Faustin Mukela Luanga, memuji lokakarya tersebut.
Ia berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman tentang seluk- beluk WTO sehingga mampu memformulasikan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan komitmen internasional.
“Selama tiga hari lokakarya ini, peserta akan mendapatkan materi prinsip dasar WTO dan beberapa kasus spesifik tentang perselisihan perdagangan yang ditangani WTO,” katanya.
Lokakarya yang digagas Kementerian Luar Negeri itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sejumlah asosiasi pengusaha.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
