Jakarta, Aktual.co — Terhitung lebih dari satu bulan Pemerintah tidak berkonsultasi dengan DPR sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, bahkan terkait APBN pun Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini belum juga mau melawat ke Senayan.
Pasalnya, setelah Subsidi BBM resmi dicabut, maka Pemerintah harus menerangkan kepada DPR akan dikemanakan alokasi anggaran tersebut melalui APBN-P 2015.
Hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi internal DPR yang tak kunjung kondusif sampai saat ini. Sehingga Pemerintah mengaku kesulitan untuk berlawat ke kantor DPR.
Jika hal ini terus berlanjut, akankah muncul indikasi Pemerintahan Indonesia Shutdown sebagaimana yang terjadi di AS beberapa bulan lalu? Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman mengatakan bahwa indikasi tersebut masih sangat jauh akan terjadi.
“Shutdown seperti AS sebenarnya engga juga, itu masih jauh. Anggaran yang sekarang ini kan sudah diputuskan, dan untuk yang tiga bulan terakhir di tahun ini pun kan sudah jelas anggarannya dari APBNP 2014. Dan untuk 2015 juga sudah diputuskan,” kata dia di Jakarta, Sabtu (22/11).
Dia menegaskan bahwa jika dilihat dari kondisi saat ini, maka indikasi shutdown itu jelas masih jauh.
“Indikasi shutdown itu insya Allah masih jauh,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, APBN-P memang harus diajukan oleh Pemerintah karena menyangkut pancabutan subsidi BBM.
“Alokasi dananya mau dikemanakan, itu harus jelas. Januari katanya. Insyallah. Kan dalam aturannya APBN-P setelah diajukan harus selesai sebulan. Jadi di awal Februari sudah bisa,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
