Jakarta, aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia akan ikut menanggung biaya eksplorasi lanjutan PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah mengakuisisi tambahan 12 persen saham perusahaan tambang tersebut pasca-2041.
Bahlil menjelaskan, pengambilalihan tambahan saham sebesar 12 persen itu tidak memerlukan biaya akuisisi. Namun, pemerintah akan berpartisipasi dalam pembiayaan eksplorasi untuk menjaga keberlanjutan produksi tambang ke depan.
“12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambilalihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi, pasti di situ membutuhkan biaya, di situlah ditanggung renteng,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (21/2/2026).
Menurut Bahlil, saat ini Freeport mampu memproduksi konsentrat tembaga hingga 3,2 juta ton per tahun, yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50 hingga 60 ton emas. Produksi tersebut merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan sejak 2002–2003, dengan puncak produksi diperkirakan terjadi pada 2035.
Selain penambahan kepemilikan saham, pemerintah juga akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport setelah 2041. Pemerintah dan Freeport telah menandatangani nota kesepahaman terkait perpanjangan izin tersebut serta divestasi tambahan saham kepada Indonesia.
Bahlil menegaskan, perpanjangan izin tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
“Dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan perpanjangan IUPK dan divestasi tambahan saham berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga sekitar US$6 miliar atau setara Rp90 triliun per tahun, dengan asumsi harga komoditas saat ini.
Menurut Tony, kontribusi tersebut mencakup penerimaan bagi pemerintah daerah sekitar Rp14 triliun per tahun, keberlanjutan lapangan kerja bagi sekitar 30.000 tenaga kerja, serta program pengembangan masyarakat senilai Rp2 triliun per tahun.
“Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail,” kata Tony.
Nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan Inc. tersebut juga mengatur bahwa divestasi tambahan 12 persen saham kepada Indonesia melalui holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) akan dilakukan setelah 2041 tanpa biaya akuisisi, dengan mekanisme penggantian biaya investasi lanjutan secara proporsional.
Dalam kesepakatan tersebut, Freeport juga berkomitmen meningkatkan eksplorasi untuk memperkuat cadangan jangka panjang, memperluas pengolahan dan hilirisasi di dalam negeri, serta meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi memperkuat penguasaan nasional atas sumber daya alam sekaligus memastikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Artikel ini ditulis oleh:
Okta
