Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan inflasi nasional pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen.
Angka tersebut memang sedikit berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Tidak perlu khawatir, karena angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik memberikan kontribusi terbesar yakni 1,49 persen.
Menurut Tito, kenaikan tersebut bersifat semu karena dipengaruhi kebijakan subsidi. Pada Januari 2025, tarif listrik disubsidi pemerintah sebesar 50 persen, sedangkan pada Januari 2026 tarif kembali normal.
“Seolah-olah terjadi kenaikan harga listrik, padahal sebenarnya tidak,” jelasnya.
Untuk melihat kondisi riil di lapangan, Mendagri meminta inflasi juga dianalisis dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi dengan andil minus 0,30 persen.
“Ini berita bagus. Artinya, harga barang dan jasa terkendali setelah sebelumnya terdorong oleh momen Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Meski demikian, Tito mengingatkan sejumlah daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Ia meminta pemerintah daerah mewaspadai pergerakan harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penguatan ketahanan dan cadangan logistik pangan, terutama bagi daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan distribusi akibat bencana alam.
“Daerah-daerah yang rawan logistik harus memiliki ketahanan, baik secara mandiri maupun melalui stok, minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
