Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) terus melakukan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Sepintas proyek ini dianggap bagus, namun sayangnya proyek yang dibangun itu harus dibiayai oleh utang yang cukup banyak. Alhasil nantinya hanya akan menjado beban pemerintah.
Untuk itu, kata Direktur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang menyebut, kebijakan pembangunan infrastruktur ini harus dikritisi. Publik jangan sampai terlena dan hanya menerima begitu saja pembangunan dari pemerintah itu.
“Karenanya, pembangunan infrastruktur ini harus dikontrol. Bagaimana pun juga pembangunan infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang,” kritik Hatta dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (21/8).
Apalagi dalam amatan dia, sejauh ini dalam tiga tahun pembangunam proyek indrastruktur di bawah rezim Jokowi tak mencerminkan keadilan sosial.
“Karena sejak awal, rezim ini (Jokowi-JK) selalu menggembar-gemborkan rencana-rencana membangun infrastruktur. Tentu kebijakan ini harus dikritisi, tidak bisa dibiarkan gelondongan dan kita hanya manggut-manggut saja,” tandasnya.
Dia menegaskan, pihaknya tentu berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur itu, karena dananya berasal dari uang rakyat lewat APBN dan utang luar negeri.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
