Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Bowo Sidik Pangarso mengatakan mundurnya Maroef Sjamsuddin sebagai Presdir PT Freeport Indonesia adalah langkah tepat.
Pasalnya, jika Maroef dipertahankan sebagai petinggi Freeport, maka akan mengganggu proses negosiasi perpanjangan kontrak PTFI.
“Freport masih butuh untuk negosiasi perpanjangan kedepan. Kalau pak Maroef masih dipertahankan tentunya ganggu proses negosiasi perpanjangan kontrak,” ujar Bowo di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1)
Menurut Politisi Partai Golkar ini, persoalan yang menjadi keributan di DPR kemarin salah satunya adalah akibat dari ulah mantan wakil kepala Badan Intelejen Negara (BIN) itu. Namun yang pasti, akan berdampak panjang dan membuat PTFI mengalami kemunduran.
“Sama halnya, Menteri ESDM Harus diganti kalau memang pemerintah ingin negosiasi atau perpanjangan kontrak diskusinya netral,” cetusnya.
Soal penawaran divestasi PTFI, Bowo menilai 10,64% saham Freeport masih terlalu kecil. Apalagi, dengan penawaran harga yang cukup mahal yakni USD1,7 miliar atau setara Rp23 triliun.
“10,64% masih terlalu kecil. Seharusnya pemerintah bisa capai angka 20,30%,”
“Saya berharap kedepan tidak perlu kontrak karya tapi ijin pertambangan. DPR ingin usaha pertambangan. Kami Fraksi Golkar sudah buat tandatangan untuk nggak perpanjang Frepoort,” tegasnya.
Bowo menambahkan, seharusnya Senin (18/1) kemarin, Komisi VII mengadakan rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said, tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir dengan alasan masih berada di luar negari.
“Kita tunggu beliau datang, kita akan tanyakan berkaitan dengan Freeport dan kebutuham BBM, tentu ketahanan energi juga.”
Artikel ini ditulis oleh:
