Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Presiden Joko Widodo dalam agenda pemberantasan Korupsi. Oleh sebab itu, KPK telah memberikan 8 agenda pemberantasan korupsi yang telah diserahkan langsung ke Joko Widodo. 
“Delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibikin KPK bisa membantu presiden dan itu sudah disampaikan (ke presiden). Kami harap itu dilaksanakan secara baik dan optimal,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, ketika dihubungi, Senin (20/10).
Agenda pertama yakni pengelolaan APBN dan APBD. Reformasi di sektor ini. menurut dia, bertujuan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap  pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta meminimalisasi kebocoran anggaran.
Kedua, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan adalah sektor yang harus mendapat perhatian besar. 
Ketiga adalah kajian terkait dengan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan. 
Keempat agenda perbaikan infrastruktur. 
Kelima, agenda penguatan aparat penegak hukum. “Proses penegakan hukum haris akuntabel,” kata dia.
Keenam, agenda dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. Hal ini dianggap perlu karena KPK mencermati, akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup.
Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik. “Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol dan sisi pendanaan,” kata dia.
Agenda terakhir, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial.
Presiden Jokowi dan pimpinan KPK melakukan pertemuan pada Minggu malam kemarin (19/10). Pertemuan itu membahas nama-nama calon menteri yang disampaikan Jokowi kepada KPK serta membahas soal delapan agenda pemberantasan korupsi.

(Nebby)