Semarang, Aktual.co — Venezuela memutuskan menyisakan 17 staf yang ditempatkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat dari 100 personil. Pengurangan staf di Kedubes tersebut menyusul isu teror pengeboman di Irak dan Vietnam.
“Sehubungan itu hanya membawa staf berjumlah 17 di Kedutaan Besar AS di Venezuela. Dalam jangka waktu selama 15 hari telah diutuskan staf mana yang akan tinggal di negara kita,” kata Menteri Luar Negeri Venezuela, Delcy Rodriguez.
Kantor berita resmi Venzuela, Agencia Venezolana de Noticias (AVN) melaporkan, Kedutaan Besar AS telah diminta untuk mengurangi personel hanya 17 staf saja. Itu dilakukan untuk mencocokkan jumlah personel Venezuela yang bekerja di Kedutaan Amerika Serikat.
Bulan lalu, seperti yang dilansir dalam laman berita CNN, pemerintah AS menyetujui peraturan bagi para pejabat Venezuela yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, maka visa mereka akan dicabut serta dibekukan oleh ‘Negeri Paman Sam’.
Menyusul keputusan itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan, bahwa Amerika akan membutuhkan visa untuk mengunjungi Venezuela.
Selain itu, sekelompok pejabat AS terkemuka yang saat ini sudah pensiun, akan dilarang memasuki wilayah Venezuela. Itu karena ada dugaan keterlibatan mereka dalam pemboman Irak, Suriah dan Vietnam dan tindakan teroris lainnya.
Para pejabat termasuk George W. Bush, mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney, mantan Direktur CIA George Tenet dan beberapa anggota saat Kongres AS, termasuk Ileana Ros Lehtinen-, Bob Menendez dan Mario Diaz-Balart.
Maduro mengatakan, pada Sabtu, jumlah warga AS yang ditangkap belum ditentukan-beberapa hari lalu- yang terlibat dalam kegiatan spionase dan perekrutan.
Termasuk diantaranya, seorang pilot Amerika asal Amerika Latin, ditangkap di negara bagian perbatasan barat daya Táchira.
Dia menerangkan, pilot yang ditemukan dalam kepemilikan “segala macam dokumen” dan sedang diinterogasi oleh pihak berwenang, meskipun belum terindentifikasi.
“Ada banyak retorika anti-Amerika kembali keluar dari Pemerintah Venezuela dengan banyak tuduhan tak berdasar,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf.
Artikel ini ditulis oleh:
