Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa lebih baik serapan anggaran Jakarta di APBD 2015 rendah ketimbang dikorupsi, dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan dalam manajemen.
“Itu orang yang paling lemah kemampuannya dengan mengatakan daripada di korupsi mending nggak usah diserap. Itu salah. Harusnya tidak dikorupsi dan penyerapnya tinggi” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohammad Sanusi, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).
Sanusi pun membandingkan sikap Ahok dengan Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo. Kata politisi Gerindra ini, Jokowi justru pernah menyatakan kalau ada dinas yang penyerapan anggarannya rendah, kepala dinasnya akan dicopot.
Menurut dia, sikap Jokowi itu benar. Sebab menandakan sebagai kepala daerah menyadari bahwa penyerapan tinggi adalah bagian dari stimulus pergerakan ekonomi dan penyerapan belanja publik.
“Kepala dinas yang penyerapannya di bawah 90 persen saya copot. Itu Pak Jokowi yang ngomong, karena pak Jokowi sadar dan paham Jakarta itu bagian dari stimulus pergerakan ekonomi dan kedua penyerapan belanja publik,” kata politisi Gerindra itu.
Diketahui, Provinsi DKI dan Provinsi Riau mendapat sorotan khusus Kementerian Dalam Negeri karena serapan anggarannya paling rendah dibanding daerah lain. Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan mengatakan telah mengirim tim khusus untuk genjot serapan anggarannya.
“DKI dan Riau memang perlu perhatian karena penyerapannya kecil dari alokasi APBD yang besar,” kata dia, dalam rilis, Kamis (9/7).
Artikel ini ditulis oleh:
