Jakarta, Aktual.com — Perdebatan mengenai pengelolaan Blok Masela apakah dikelola dengan menggunakan konsep onshore (darat) atau offshore (laut) terus mengundang perhatian publik.

Peneliti dari INDEF, Imanuddin Abdullah mengungkapkan, yang mesti menjadi perhatian publik dan masyarakat saat ini adalah tentang dampak ekonomi dari pengelolaan blok Masela ke depan.

” Memang saat ini yang menjadi perdebatan di publik adalah apakah blok Masela dikelola dengan konsep Onshore dan Offshore, namun mestinya yang diperhatikan oleh publik dan pemerintah adalah bagaimana pengelolaan blok Masela kaitannya dengan pengelolaan nasional, bagaimana blok Masela dan pengembangan ekonomi daerah. Percuma perdebatkan soal offshore kalau dampak ekonominya tidak bermanfaat bagi daerah,” tutur Imanuddin di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Senin (29/2).

Imanuddin membeberkan, selain nilai kemanfaatan yang mesti difikirkan dalam penetapan pengelolaan blok Masela, yang mesti diperhatikan juga adalah nilai investasinya dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Misalnya penerimaan pemerintah, penciptaan lapangan kerja, pendapatan rumah tangga,” bebernya.

Selain itu, lanjut Imanuddin, juga yang mesti diperhatikan dalam perdebatan tentang pengelolaan blok masela adalah dampak sosial yang akan ditimbulkan.

“Ini erkait dengan pembebasan lahan dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kemudian yang tak kalah pentingnya, lanjut Imanuddin adalah bagaimana pengelolaan blok Masela terhadap konstribusinya dan bauran energi secara nasional dan di masa mendatang.

“Hasil dari blok Masela untuk diekspor atau untuk konsumsi dalam negeri. Selama ini kecenderungan hasil pengelolaan gas banyak diekspor keluar negeri. Padahal dalam negeri kebutuhan gas sangat tinggi dan sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, bagaimana blok Masela ke depan bisa berkontribusi untuk kebutuhan gas nasional maupun pembangunan industri nasional.

“Terakhir adalah bagaimana blok masela memberikan dampak bagi ekonomi daerah. Multiplier effect pada ekonomi sekitar, peningkatan pendapatan ekonomi daerah, dan lainnya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan