Jakarta, Aktual.co — Sejumlah guru besar universitas di tanah air beserta sejumlah perwakilan LSM/Lembaga pusat studi dan aktivis serikat pekerja hari ini menyambangi kantor Menteri ESDM Sudirman Said guna menyampaikan petisi terkait blok Mahakam.
Marwan Batubara menyampaikan, dalam petisi tersebut pihaknya meminta agar Pemerintah segera mengeluarkan keputusan terkait pengalihan pengelolaan blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero).
“Garis besarnya kita meminta supaya pemerintah segera menerbitkan keputusan mungkin melalui Permen ESDM tentang status kontrak-kontrak blok Mahakam, supaya Pertamina diserahkan 100 persen blok migas itu,” kata Marwan di Jakarta, Jumat (27/3).
Ia menerangkan, Menteri ESDM sendiri menanggapi baik dan sepakat dengan petisi yang disampaikan tadi.
“Lalu tanggapannya Menteri, beliau juga menyepakati. Itu juga menjadi kesepakatan dua Kemenko, yang diberikan ke pak Jokowi,” ujar dia.
“Yang jadi masalah ini juga kan masih menunggu konfirmasi dari pak Jokowi,” tutupnya.
Berikut adalah isi petisi yang ditujukan kepada pemerintah:
1. Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX.
2. Meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.
3. Meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam.
4. Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
5. Meminta pemerintah, SKK Migas, dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar selama masa transisi.
6. Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Blok Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.
7. Meminta menajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu sejak 2010, yakni mau dan mampu mengelola 100% saham Blok Mahakam.
8. Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam agar bebas dari tindak KKN.
Hadir dalam kunjungan tersebut Sri-Edi Swasono (Universitas Indonesia), Moctar Pabottingi (LIPI), Juajir (Universitas Hasanuddin), M. Asdar (Universitas Hasanuddin), Iwa Garniwa (Universitas Indonesia), Ahmad Erani Yustika (Universitas Brawijaya), Kurtubi (Unversitas Indonesia), Chandra Trita Wijaya (Anggota DPR RI 2009-2014), Effendy Gazali (Universitas Indonesia), Hatta Taliwang (Anggota DPR RI 1999-2004), Ugan Gandar (FSPPB), Faisal Yusra (KSPMI), Salamuddin Daeng (IGJ), Marwan Batubara (IRESS) serta Ahmad Khairudin (BEM Seluruh Indonesia).
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
