Jakarta, Aktual.com — Genap berusia satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dinilai masih banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kembali dalam tahun pemerintahan selanjutnya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pun melakukan evaluasi, dan memberikan pandangan serta rekomendasi terhadap pemerintahan kabinet kerja tersebut.
“Sebagai partai politik yang ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa yang lebih baik, serta menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam menjalankan mandat rakyat. Partai Demokrat berkewajiban untuk menyampaikan evaluasi, pandangan serta rekomendasi kepada presiden pemerintahan yang memimpin,” kata Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Demokrat, Hinca Panjaitan dalam konferensi persnya, di Kantor DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Dikatakan Hinca, dari observasi dan evaluasi khusus yang dilakukan oleh tim terfokus pada tiga poin, yakni soal manajemen pemerintahan, hubungan pusat-daerah, dan implementasi janji presiden Jokowi.
“Pada manajemen pemerintahan, Partai Demokrat mengamati bahwa adanya kerjasama intra kabinet yang kurang berjalan dengan baik. Selain itu, rakyat sering kali mengamati Presiden Jokowi tidak berada pada posisi ‘mengendalikan’ (not at the driving seat), padahal beliau memiliki kewenangan dan otoritas dalam mengambil keputusan kebijakan,” papar Hinca.
Sementara itu, sambung Hinca, pada poin hubungan pusat-daerah partai bintang mercy ini mengamati adanya komunikasi yang kurang baik. Salah satunya, terkait kunjungan dan kehadiran presiden dan menteri di daerah kurang dinformasikan kepada kepala daerah.
“Jika tujuan untuk melakukan pendadakan sebagai bentuk pengecekan dan pengawasan hal itu bisa dibenarkan. Namun, jika itu menjadi pola dan semacam kebijakan baku, bisa mengganggu keharmonisan antara pusat dan daerah,” serunya.
Tidak hanya itu, dalam poin implementasi janji Presidne Jokowi, Hinca menegaskan, masih banyak janji yang tidak bisa ditepati. Karena itu, secara moral politik presiden agar menghentikan memberikan janji yang justru tidak dapat dipenuhi.
“Jika terlalu banyak janji yang tidak bisa ditepati, akan melukai hati rakyat yang memberikan mandat kekuasan kepada Jokowi. Karena itu, dengan niat baik agar pada saatnya presiden bisa memenuhi janji dengan ikhtiar pemenuhannyan” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Arbie Marwan
