Jakarta, Aktual.com- Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan perlu adanya peningkatan hukuman yang ditujukan kepada pelaku pungutan liar (pungli) dan ilegal di pelabuhan. Lantaran kini praktik pungli semakin marak dan terjadi berulang kali. Diantaranya kasus dugaan pungli di Pelabuhan Batu Ampar, Batam beberapa waktu lalu.
“Meminta agar hukuman terhadap pelaku pungutan liar dihukum dengan berat. Sebab pungutan liar menghambat modernisasi pengelolaan pelabuhan,” kata Nizar kepada Media melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (13/5).
Padahal kata Nizar Tim Saber Pungli kerap menangkap pelaku pungli di pelabuhan. Kendati demikian para pengelola pelabuhan seolah tak pernah belajar dari penangkapan-penangkapan yang ada.
Lebih lanjut dia mengatakan peningkatan hukuman dirasa perlu dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pungli. Sebab, pungli dinilai dapat menghambat modernisasi pengelolaan pelabuhan.
“Bila tidak ada hukuman yang berat, solusi lain bisa dilakukan oleh pihak pihak terkait, seperti Kemenhub maupun Pelindo. Mereka harus punya program yang edukatif untuk mencegah pungutan liar,” kata Nizar, seraya menyebut jika dirinya terus mengingatkan pihak Kemenhub, Pelindo serta pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di pelabuhan. Tetapi hingga kini belum terlihat adanya perubahan signifikan terhadap hal tersebut.
“Namun, sejauh ini, belum ada perbaikan pengelolaan pelabuhan yang lebih baik. Sebab pungli masih marak dan merugikan para pelaku usaha,” sesal Politisi Partai Gerindra itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
