Jakarta, Aktual.com-Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan jika sikap Presiden Jokowi yang membiarkan adanya rangkap jabatan di internal kabinetnya tentu memiliki konsekuensi logis.
Termasuk, bila kemudian para partai politik yang berada di kabinet kerja mengikuti jejak melakukan rangkap jabatan.
“Ya itu konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil presiden. Karenakan kebijakan itu harus berlaku umum dan adil,” kata Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/1)
“Sehingga, kalau satu partai, menterinya boleh rangkap jabatan. Agar tidak terjadi diskriminasi maka menteri dari Parpol lain pun boleh rangkap jabatan,” tambahnya.
Ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah kemudian PDI Perjuangan juga mengambil langkah tersebut, seperti mengaktifkan kembali Puan Maharani dalam struktur partai, ia mengatakan kalau PDIP menunggu adanya pernyataan resmi presiden.
“Ya tentu pertama akan kita tanyakan kembali kepada Mba Puan, beliau yang akan menentukan sikap. Kemudian Ketum PDIP dan juga pengalikasian waktu untuk tugas sebagai Menko dan sebagai ketika DPP partai, itu nanti kita lihat cuma masalah teknis,” ujar ketua fraksi PDIP MPR RI.
“Yang paling penting adalah sikap presiden membolehkan partai Golkar menteri rangkap jabatan di DPP itu berlaku khusus atau berlaku umum untuk semua partai pengusung presiden, itu dulu. Itu yang harus di clear kan. Kalau dibolehkan berarti itu kembali kepada subjektif masing-masing partai,” pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
