“Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan,” ucapnya.
Saat ini, tambah Syaefulloh, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp9 triliun.
“Total yang diajukan Rp23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran,” katanya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan.
Artikel ini ditulis oleh:
