Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah turut berkomentar mengenai pendirian Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Fahri menyatakan bahwa didirikannya lembaga ini cukup penting untuk melestarikan Pancasila di tingkatan akar rumput.
Namun, ia mewanti-wanti agar UKP-PIP tidak terjebak pada kepentingan politis yang menggunakan Pancasila sebagai dalih. Menurutnya, lembaga ini harus bekerja untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk masyarakat Indonesia.
“Jangan sampai terjebak persoalan teknis. Apalagi, melayani orang yang ingin memakai Pancasila untuk kepentingan politik. Itu jangan kita layani,” ujarnya usai buka puasa bersama di rumah dinasnya, Jakarta, Selasa (13/6) malam.
Ibarat sebuah bangunan, UKP-PIP disebutnya harus membangun konstruksi dasar terlebih dahulu untuk selanjutnya dibuat rincian teknis kegiatan yang akan dilakukan. Ia pun berpesan kepada Yudi Latif sebagai Ketua UKP-PIP jangan hanya menekankan pada aspek teknis belaka, tanpa ada grand design yang kuat.
“Bikin konstruksi dari kegiatan pemantapan ideologi itu sendiri bagaimana,” imbuh politisi asal Sumbawa ini.
Seperti yang diketahui, pemerintah membentuk UKP-PIP berdasar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang diteken pada akhir Mei lalu. Yudi Latief merupakan sosok cendekiawan yang dipilih langsung oleh Presiden sebagai Ketua UKP-PIP.
Kepada Yudi Latief, Fahri menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan-jabatan yang terdapat dalam UKP-PIP nantinya. Ia lebih menekankan agar grand design-nya jelas dan tepat sasaran sesuai dengan konteks permasalahan bangsa dan negara pada dewasa ini.
“Setelah konstruksinya lebih lengkap, nanti biar orang lain yang mengisi, enggak ada masalah. Yang penting, kerangkanya sudah jadi,” pungkas Presiden Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu.
Selain Yudi Latief, Presiden Joko Widodo jga memasukkan beberapa tokoh nasional sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP. Sejumlah tokoh tersebut yaitu Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Agil Seeradj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.
Presiden menyatakan pembentukan UKP-PIP ini dalam rangka menangkal potensi perpecahan, terorisme dan intoleransi karena Pancasila dianggap mampu menjadi perekat bangsa Indonesia.
(Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
