Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A  Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria merasa heran dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan banyak proyek daerah terhambat lantaran anggarannya dialokasikan untuk penyelenggaran pemilihan kepala daerah.

Semestinya, menurut dia, proyek daerah justru bisa dipercepat jelang pergantian kepala daerah.

“Saya enggak tahu ya terhambat karena pilkada, apa masalahnya ? Justru dengan adanya pilkada biasanya daerah mempercepat proyek. Karena akan berimplikasi pada incumbent. Enggak ada incumbent yang mau nunda-nunda proyek,” ujar Riza saat dihubungi, Rabu (8/11).

Namun demikian, menurut Riza, kemungkinan kepala daerah sangat berhati-hati menggunakan alokasi dana proyek. “Makanya pak JK (wapres) bilang pos pembangunan jangan terganggu oleh masalah yang berlebihan. Berlebihan tuh orang mau jalan udah dibilang ini itu. Dibilang salah, ya orang jadi takut. Yang penting ada regulasinya, diikuti, sudah laksanakan,” kata Politisi Gerindra ini.

Riza menyebutkan, terhambatnya proyek daerah lebih disebabkan dengan kehati-hatian tersebut. “Kan kepala daerah engga sibuk-sibuk pilkada. Biasanya disebabkan mungkin kehati-hatian. Kepala daerah hati-hati, takut begitu,” kata Riza.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid