Riza menyarankan agar pemerintah pusat juga mengantisipasi pemerintah daerah. Seperti, perencanaannya. “Jangan lelang ulang, lelang ulang, karena persiapannya enggak matang. Masa puluhan tahun ngurus proyek enggak canggih-canggih. Apalagi sekarang sudah jaman IT, maju begini. Harusnya enggak ada masalah,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan banyak proyek daerah terhambat lantaran anggarannya dialokasikan untuk penyelenggaran pemilihan kepala daerah.
Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan persoalan ini terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sumber pembiayaan pilkada.
“Di Kaltim, ada Bupati mengeluh karena ada proyek yang sudah lelang, gara-gara pilkada, proyeknya tidak bisa dibayarkan,” kata Bahtiar dalam acara diskusi “Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif” di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa, (7/11).
Laporan: Nailin in Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
