Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  angkat bicara terkait komentar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Menurut Mahfud, pemilu pasti diwarnai oleh tindak kecurangan, bahkan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di zaman SBY itu menuturkan bahwa kecurangan pemilu saat SBY berkuasa bukan dilakukan Pemerintah terhadap parpol.

Akan tetapi, kecurangan antar-pendukung parpol sebagai kontestan pemilu. Hal itu dibuktikan ketika ada gugatan hasil pemilu ke MK atas hasil perolehan suara yg diperoleh partai lain.

“Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (22/9).

“Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (Mahkamah Konstitusi) ketika itu saya tahu itu,” lanjutnya.

“Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai,” kata dia.

Mahfud juga membandingkan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era saat ini.

“Zaman Orba, curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal terjadi antarkelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu,” kata dia.

Sebagai informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, menyebut dugaan adanya kemungkinan pilpres 2024 berjalan tak adil.

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9).

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” kata SBY.

“Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan” ujar SBY

“Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” kata SBY.

(Dede Eka Nurdiansyah)