Jakarta, Aktual.com – Mantan menteri era Pemerintahan Soeharto, Emil Salim menuntut Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang tak cuma mengandalkan pajak dari sektor industri. Tapi pemerintah juga peduli bahwa sektor industri yang ada itu harus bisa menciptakan kesehatan di masyarakat dan lingkungan yang lestari.
Pernyataan ini mengomentari perkembangan industri rokok milik asing. Sejauh ini, industri rokok di Indonesia dikuasai asing. Namun justru kondisi seperti ini akan meninggalkan fenomena masyarakat Indonesia ke depannya bakal terkena penyakit.
“Pola industri rokok yang berkembang pesat di tanah air saat ini semuanya dimiliki asing. Hal itu justru telah meninggalkan beban penyakit paru-paru dan rusak kesehatan rakyat Indonesia ke depannya,” imbuh Guru Besar UI itu, di Jakarta, ditulis Sabtu (2/9).
Apalagi pabrik rokok raksasa milik taipan dan asing itu telah menggilas pabrik rokok rakyat. Kondisi yang terjadi di Indonesia ini juga terjadi di banyak negara.
“Sama terjadi di banyak negara, ternyata tumbuh berkembang industri rokok modern yang bermesin tersebut dari AS, Jepang, Inggris menggilas pabrik rokok kretek rakyat yang padat karya. Ini mestinyabharus menjadi perhatian bagi pemerintah Jokowi,” ungkap dia.
Untuk itu, kata dia, Presiden Jokowi perlu secara serius mengkaji ulang arah perkembanggan industri Indonesia agar peka terhadap sumber daya alam dan lingkungan kesehatan.
Makanya kajian kenaikan harga rokok asing, disebut Emil, sangat masuk akal dan mendesak. Apalagi harga rokok modern milik para taipan dan asing di Indonesia itu menjadi yang termurah di Asia.
“Harga rokok di Indonesia termurah di Asia. Yang dijual di Singapura seharga Rp120.000 per bungkus, di kita harganya hanya Rp25.000 sebungkus,” keluh Emil.
Kenaikan harga rokok juga sangat tepat di tengah pemerintah yang kekurangan anggaran untuk membangun infrastruktur. maka jika cukai rokok dinaikan akan sangat membantu.
“Saat ini Indonesia butuh dana infrastruktur, dengan nilai cukai rokok dinaikkan seharga Rp.10.000 saja maka akan menghasilkan penerimaan negara sebanyak Rp198 trilliun,” dia menjelaskan.
Untuk dengan kondisi demikian, struktur pajak dan pungutan oleh Pemerintah perlu digunakan untuk mengarahkan pembangunan industri ini agar masyarakat sehat dan lingkungan tetap lestari.
Pewarta : Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
