Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT. PLN (persero) Sofyan Basir bukanlah terkait pembagian jatah “fee” seperti yang ramai dibicarakan banyak orang.
“Saya tahu betul bahwa itu bukan soal ‘fee’. Itu hanya soal bagaimana ‘private-public partnership’ itu dikelola dengan baik. Jadi tidak ada urusan soal ‘fee’, tetapi bagaimana ‘private-public partnership’ itu membangun suatu investasi dengan kerja sama lembaga Pemerintah dan swasta, di situ letaknya,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (30/4).
Wapres Kalla menjelaskan dalam pembicaraan tersebut dibahas mengenai ketentuan saham yang belum mendapatkan kesepakatan antara Kementerian BUMN dan PT. PLN (Persero).
“Hanya mengatur sahamnya, yang sedikit ada perbedaan pendapat. Dimana Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, dapat berapa sahamnya; bukan berapa yang didapat oleh Bu Rini (Soemarno). Jadi pembicaraan itu saya tahu betul tidak ada bicara soal fee, (tetapi) unsur mengatur PPP tadi itu,” jelasnya.
Keterlibatan Ari Hernanto Soemarno, yang merupakan kakak kandung Rini Soemarno dan mantan direktur utama Pertamina, dijelaskan oleh Kalla sebagai pihak yang mengerti tentang gas, sehingga pendapat Ari diperlukan dalam proyek tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
