Jakarta, Aktual.com — Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku belum ada pembicaraan apapun dengan Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle kabinet.
“Engga ada, engga ada,” singkat Rini saat ditemui di Grand Indonesia Mall, Jakarta, Selasa (10/11).
Seperti diketahui, nama Rini tengah menjadi sorotan berbagai kalangan terkait posisinya di dalam kabinet. Banyak desakan baik dari DPR maupun pengamat. Desakan reshuffle semakin menguat setelah usulan PMN untuk BUMN masuk ke dalam pembahasan RAPBN 2016.
“Yah saya dengar iya, baca iya. Saya tidak menanggapi apa-apa, saya tetap bekerja. Sebaik mungkin. Saya selalu dalam melakukan tugas saya mencoba sebaik mungkin, dan tugas saya di sini memang adalah tugas yang diberikan bapak Presiden,” ujar Rini.
Untuk itu, Rini mengaku jika dirinya menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Jokowi selaku Presiden yang lebih berwenang menentukan kabinetnya.
“Jadi saya semua tergantung pak Presiden. Siapa bicara apa, keputusan ada di bapak Presiden,” tukasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Effendy Simbolon mengungkapkan bahwa paradigma berpikir untuk selalu menyuntik BUMN dengan dana Negara adalah suatu pola pikir kapitalis.
“Dengan cara diperkuat permodalan, agar bisa menghasilkan kemampuan bayar. Contoh di PLN dipacu terus supaya menciptakan utang, ini guna meningkatkan kemampuan bayar utang PLN supaya bisa utang lagi,” ungkap dia.
Ia pun menyayangkan langkah Pemerintah yang memiliki paradigma kapitalis seperti itu. Ia pun menuding jika ini bukan sekedar pola pikir kapitalis dari Menteri BUMN Rini soemarno, tapi juga diperkirakan buah pemikiran dari Presiden Jokowi sendiri.
“Kapitalis? Memang seperti itu, ya bisa menterinya bisa presidennya, kita selalu salahinnya menterinya ternyata presidennya yang mau, kenapa nggak bilang presidennya sekalian,” tegasnya.
Menurutnya, kepentingan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Kabinet Kerja Jokowi sangat mengganggu dan harus segera dihentikan. Agar Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi ini bersih dari kepentingan pribadi maupun kelompok yang membelakangi kepentingan rakyat. Untuk itu, ia juga menyarankan kepada Jokowi agar segera melakukan reshuffle terhadap posisi Rini.
“Kepentingan Rini Soemarno dan kroni-kroninya itu harus dihadang, tidak boleh dibiarkan, saya juga berkepentingan untuk menghadang. Karena saya kira Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet. Mereka ini bukan penumpang gelap, mereka ini penumpang yang memiliki manifest, punya boarding pass, punya tiket. Kalo penumpang gelap tidak punya semuanya itu,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
