Jakarta, Aktual.com-Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan pada intinya pemerintah memiliki komitmen yang kuat terhadap masalah data paradise papers. Sehingga pemerintah bakal mengambil sejumlah langkah strategis.
Hal ini terkait kata dia dengan kepemilikan usaha yang tidak terbuka. Sehingga kini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal tersebut.
“Satu, mengenai ini kan kata kuncinya karena kepemilikan usaha tidak terbuka. Nah pemerintah sekarang sedang menyiapkan Perpres tentang itu untuk membuka kepemilikan usaha,” jelas Yanuar di kawasan Cikini, jakarta, Sabtu (11/11)
Selanjutnya, terang dia terkait dengan intervensi data. Yanuar pun memberi contoh, data antara bisnis dengan data perpajakan yang sekarang sedang dilakukan percobaan dengan EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives).
“Intervensi data jadi intervensi data antara bisnis misalnya dengan data perpajakan yang sekarang kita coba dengan EITI jadi inisiatif transparansi yang berkaitan dengan sektor ekstraktif. Kita sudah memulai membuka itu,” terang yanuar.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
