Jakarta, Aktual.com – Kesan kurangnya koordinasi, lemahnya analisa kritis, penguatan kelembagaan dan sejumah persoalan klasik birokrasi, menjadi argumentasi tidak optimalnya kabinet ekonomi Jokowi-JK. Hal itu disampaikan Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Rizal E.Halim, seperti ditulis, Senin (10/8).
Bahkan di beberapa kementerian ekonomi, terjadi saling tarik menarik kepentingan, saling tuding, saling menyalahkan (jika tidak yang paling gampang menyalahkan rezim sebelumnya). Saat ini hanya ada satu syarat menyukseskan nawa cita Jokowi yakni evaluasi menteri kabinet kerja khususnya di sektor ekonomi.
“Jika diperlukan dilakukan reshuffle dengan catataan reshuffle untuk kepentingan perbaikan kinerja kabinet bukan bagi-bagi kursi,” katanya.
Menurut dia setidaknya ini dapat terlihat jelas bagaimana tidak sinkronnya program-program kerja di kementerian-kementerian tersebut. Tentunya fungsi koordinasi dan perencanaan menjadi hal yang urgen untuk dibenahi saat ini.
“Keperluan evaluasi dan pergantian ini mendesak mengingat masa jabatan Jokowi-JK masih di tahun awal sehingga masih ada waktu untuk menggenjot sejumlah agenda nawa cita Jokowi,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
