Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin (tengah) bersiap memberikan keterangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) untuk tersangka Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4). Sidang lanjutan e-KTP menghadirkan delapan saksi, yakni anggota Komisi VIII DPR Khotibul Umam, anggota DPR 2009-2014 M Jafar Hafsah, mantan staf di Ditjen Dukcapil Kemendagri Yosep Sumartono, PNS Kemendagri Dian Hasanah, mantan anggota DPR Komisi III M Nazaruddin, staf Fraksi Demokrat DPR yang juga mantan Sekretaris Nazaruddin, Eva Ompita Soraya, Dosen ITB M Munarwan Ahmad, dan Melchias Marcus Mekeng. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Jakarta, Aktual.com – Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menyebutkan, bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Mirwan Amir agar program pengadaan kartu tanda penduduk elektronik didukung.

“Mas Anas minta ke Mirwan Amir bahwa program KTP-E harus didukung. Setelah disepakati akan dibicarakan dulu dengan pimpinan Badan Anggaran, kalau setuju berarti tidak ada masalah,” kata Nazaruddin saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang kasus proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4).

Dia menjelaskan anggaran dibahas dan disepakati untuk tahap awal pengalokasian e-KTP. “Itu tidak bisa dipenuhi Rp6 triliun, tetapi secara bertahap. Setelah disepakati waktu itu besok lusanya ada pertemuan saya, Bu Mustoko Weni, Pak Ignatius dan Andi Agustinus untuk membicarakan pembagian ke teman-teman di DPR.”

Lebih lanjut Ketua Majelis Hakim John Hasalan menanyakan soal dasar keterlibatan Nazaruddin dalam proyek e-KTP tersebut. “Apa yang mendasari anda terlibat?” tanya Hakim John Hasalan kepada Nazaruddin.

“Perintah dari Ketua Fraksi, perintahnya untuk mengawal anggaran ini supaya berjalan,” kata Nazaruddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS