Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono menjabarkan langkah yang harus diambil pemerintah dalam menangani Blok Masela. Pasalnya, apa yang dilakukan perintah selama ini merupakan hal yang keliru dan tidak cerdas.
“Langkah cerdas yang seharusnya diambil oleh pemerintah dalam hal pengelolaan Blok Masela semestinya bukan ribut antara off shore atau on shore seperti yang terjadi antara Menteri Sudirman Said vs Menteri Rizal Ramli (SS vs RR),” kata Arief kepada Aktual.com, Kamis (10/3).
Lebih lanjut Arif mengilustrasikan, philosofi Kontrak Karya MIgas seperti Tuan tanah pertanian dengan Petani pengarap. Petani pengarap lahan Tuan Tanah melalui bagi hasil atas pengelolaan tanah setelah hasil Panen dikurangi biaya masa tanam dan Panen.
“Cuma bedanya kalau Petani itu jujur dalam hal pengeluaran biaya (Cost Recovery) sedangkan perusahaan Migas belum tentu jujur atau bisa juga ada Kong Kalikong antara BPKP dan Perusahaan Migas untuk memark-up cost recovery kontrak Karya,” tegasnya.
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah merubah sistem pengelolaan MIgas Nasional melalui beberapa hal berikut;
1. Hitung berapa banyak cadangan gas yang ada di blok Masela, sewa International Aprasial untuk dinilai dalam price book value nya cadangan gas nya.
2. Kepemilikan Saham Blok Masela Inpex 60 %, Shell 30 persen, Pertamina 10 persen
3. Dari kontrak Karya Production Sharing Contract (PSC) setelah di kurangi cost recovery, bagian pemerintah itu untuk gas yang dihasilkan itu 80 persen untuk inpex, shell dan Pertamina 20 persen.
4. Nah bagian produksi gas Blok masela untuk pemerintah yang 80% dikonversikan untuk beli Saham Inpex dan shell dalam pengelolaan Blok masela hingga 70 persen .
“Nah ini baru langkah tepat yang harus dijalankan, tidak hanya terhadap Kontrak Karya Masela saja tetapi juga kontrak karya Migas lainnya. Jadi tidak usah ribut mau on shore mau off shore,” pungkas Arif.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
