Jakarta, Aktual.com — Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan dukungan yang diberikan Partai Golkar kepada pemerintah selayaknya dilihat dari dua hal.
Dia menekankan demikian sejalan dengan konsesi dukungan yang diberikan lantas partai berlambang pohon beringin itu diberi kursi menteri di kabinet.
“Dukungan itu harus penuh, pertama bergabung atau mendukung pemerintah, tapi juga penting bergabung dalam barisan atau koalisi partai pendukung pemerintah,” terang Masinton di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (29/1).
Diakuinya, adanya motif atau kepentingan tertentu seperti yang dilakukan Golkar atas dukungannya terhadap pemerintah adalah hal biasa dalam politik.
Misal kepentingan diakomodirnya kader Golkar dalam Kabinet Kerja. Akan tetapi hal itu sepenuhnya ditangan Presiden, karena dukungan diberikan kepada pemerintah.
Hal kedua, lanjut Masinton, dukungan yang diberikan Golkar ke pemerintah tidak otomatis menjadikannya bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sebab itu merupakan dua hal yang berbeda.
“Idealnya, (Golkar) dukung pemerintah juga bergabung ke partai politik pemerintah. Pemerintah itu ditangan Presiden, nah kalau koalisi partai politik pemerintah itu ditangan PDI Perjuangan,” ujar dia.
Masinton yang juga anggota Komisi III DPR itu menambahkan, pembagian kewenangan itu semestinya sudah mulai dilakukan agar Presiden Jokowi ke depan tidak dibebani berbagai kepentingan tertentu atas dukungan yang diberikan partai.
“Pembagian tugas seperti ini akan membantu Presiden untuk lebih konsen tugas-tugas pemerintah,” kata dia.
Apakah dukungan yang diberikan ke pemerintah tidak cukup bagi Golkar untuk mendapatkan kursi di kabinet, dan harus melakukan komunikasi ke PDIP?
“Kalau komunikasi informal, antar pimpinan partai, sudah kami lakukan kok,” ujar Masinton.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
