Jakarta, Aktual.co — Terkait rencana amandemen kontrak PT Freeport Indonesia, Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar meminta agar potensi penerimaan pajak untuk Indonesia dapat ditingkatkan.
“Memang masih ada PR tentang penerimaan negara. Pajak yang harus diselesaikan di sisi pemerintah. Kita juga minta adjust dengan perkembangan terakhir,” kata Sukhyar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12).
Menurutnya, Pemerintah meminta agar perusahaan tambang Asal Amerika Serikat (AS) tersebut bisa membangun pabrik pemurnian (smelter) di Papua, selain smelter yang akan dibangunnya di Jawa Timur.
“Pemerintah juga meminta agar seluruh Direksi dan Komisaris Freeport dapat berkomunikasi secara objektif dengan seluruh stakeholder pertambangan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Menteri ESDM Sudirman Said berpesan agar Freeport memiliki real management, dan bukan shadow management.
“Kan keputusan ada di Amerika. Ada keterwakilan dari Indonesia untuk manajemen, membela kepentigan negara. Baik direksi dan komisaris bisa komunikasi dengan stakeholder secara objektif dan memecahkan masalah. Ada masalah di Indonesia, selesaikan di Indonesia,” imbuhnya.
Ia juga meminta Freeport dapat meningkatkan penggunaan lokal konten, minimal 5 persen per tahun.
“Dari penerapan lokal expenditure sekitar 69 persen sampai saat ini. Lokal konten yang diproduksi di dalam negeri. Itu yang kita maksud. Enggak lebih dari 40 persen. Kita akan audit,” tambahnya.
Terakhir, ia meminta Freeport untuk membangun sistem CSR dan pembenahan sistem kerja yang baik.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
