Presiden Joko Widodo (kanan) menggelar rapat konsultasi dengan Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) dan empat Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto (ketiga kanan), Fadli Zon (ketiga kiri), Taufik Kurniawan (kedua kiri) dan Fahri Hamzah (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10). Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK ditunda hingga masa persidangan tahun depan guna fokus kepada penguatan ekonomi. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi Membahas sejumlah isu terkini.

Diantaranya perkembangan terakhir APBN 2016 kemarin, terutama penolakan terhadap peyertaan modal negara (PMN) hingga obrolan soal udangan anak Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Ketua DPR mau sampaikan undagan pernikahan anaknya. Ngobrol perkembangan terakhir soal APBN. Diskusi, bincang-bincang. Terkiat apa yang menjadi keputusan kemarin, catatan dari tiap fraksi, PMN yang akan dibahas kembali di RAPBN P 2016 yang dikembalikan komisi,” kata Fadli usai bertemu Presiden, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (5/11).

Ia pun mengatakan, dalam pembahasan tersebut pimpinan DPR cenderung menegaskan terkait tata kelola perusahaan plat merah yang ada saat ini, agar sesuai dengan ketentuan konstitusi.

“Kami menekankan bahwa BUMN ini seharunya menyumbang pada negara sesuai amanat pasal 33 (UUD 1945), jangan sampai BUMN ini merugi sehingga dapat bersaing,” pungkas politikus Gerindra itu.

Seperti diketahui dalam pengesahan RAPBN 2016 suasana di parlemen sempat memanas. Seluruh fraksi menolak usulan PMN yang diusulkan oleh Kementrian BUMN sebesar Rp39 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang