Jakarta, Aktual.com – Belakangan ini wacana pembentukan Holding Ultra Mikro menuai beragam kritik dari sejumlah anggota legislatif. Holding itu nantinya akan menggabungkan tiga BUMN yakni Bank BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Anggota Komisi VI DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menilai bahwa rencana pembentukan holding tersebut berpotensi mengarah kepada monopolisasi.

“Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghapus hak monopoli Pertamina pada tahun 2001 lalu. Lalu, mengapa pemerintah justru mendukung pembentukan monopoli kepada BRI melalui holdingisasi ini?,” kata Ibas di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/3) lalu.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR lainnya, Herman Khaeron mengungkapkan bahwa holding ultra mikro tidak memberikan keuntungan kepada negara. Padahal selama ini, menurutnya, masing-masing perseroan sudah menyumbang keuntungan kepada negara berupa dividen.

“Setelah kemudian dilakukannya proyeksi konsolidasi keuangan ekosistem UMi [Ultra Mikro] ini, selalu saja bahwa negara yang menurut saya tidak mendapat untung besar,” ujar politisi Demokrat ini.

Senada dengan Herman, Anis Byarwati mengatakan jika rencana holding tersebut nantinya akan menguntungkan perusahaan induk. Ia pun menuturkan permasalahan UMKM saat ini bukan hanya dari permodalan saja, tetapi juga SDM, akses akses pemasaran, jejaring, hingga kemampuan teknologi.

“Maka holding bukan jawaban untuk kemajuan bagi UMKM. Holding ini akan sangat menguntungkan perusahaan induk dan meningkatkan kapasitas pendanaannya,” ujarnya.

Bahkan, Anggota Komisi VI dari PKS, Amin Ak menyebut pembentukan Holding Ultra Mikro sama saja dengan privatisasi terlebung. Ia pun menyesalkan langkah tersebut sebab Pegadaian dan PNM selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.

“Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap PNM dan Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha kedua BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut,” tegas Amin.

Di komisi XI, ada Heri Gunawan yang turut melontarkan kritik. Ia menilai rencana itu bisa menghambat masyarakat dalam mengakses dana secara cepat dan mudah dari Pegadaian.

“Pegadaian merupakan harapan dan solusi masyarakat dalam mencari sumber pendanaan secara cepat dan mudah. Bila holding jadi dibentuk, maka masyarakat akan kesulitan mengakses dana dari Pegadaian,” kata kader Partai Gerindra itu.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi XI lainnya, Kamrussamad meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana holding BUMN yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab ia menilai semangat untuk memperluas jangkauan kredit UMKM dengan holding ultra mikro belum relevan.

“Fasilitasi melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena itu, menurut kami belum relevan apabila keinginan holding UMKM dibentuk dalam rangka memperluas jangkauan segmentasinya. Kalau ingin memperluas jangkauan segmentasi di setiap tiga BUMN ini, maka berikan saja pinjaman tambahan,” ujar Kamrussamad beberapa waktu lalu.

(A. Hilmi)