Jakarta, Aktual.com — Indonesia Police Watch (IPW) menilai insiden pengrusakan dan pembakaran di Tolikara, Papua, karena pihak Kepolisian tidak peka melihat kondisi daerah yang berpotensi konflik sosial.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan seharusnya polisi dapat mengantisipasi insiden Tolikara, dengan menggunakan peta daerah rawan konflik yang dimiliki polisi.
“Meletusnya kerusuhan di Tolikara, Papua, adalah gambaran betapa tidak pekanya pimpinan Kepolisian disana. Betapa tidak pedulinya pimpinan Kepolisian di Papua terhadap dinamika sosial di daerahnya, pasca Kapolri mengatakan sudah memetakan daerah rawan konflik,” papar Neta, melalui siaran persnya, Senin (20/7).
IPW berharap, lanjut Neta, peta rawan konflik yang dimiliki polisi bisa digunakan sebaik-baiknya. Caranya, dengan mengerahkan pasukan untuk mengamankan daerah-daerah tersebut.
“IPW berharap para pejabat kepolisian tidak sekadar omdo alias omong doang. Omongan harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dan meningkatkan kinerja bawahan. Artinya, ketika pemetaan daerah rawan itu sudah dipaparkan, kinerja jajaran kepolisian di daerah rawan tersebut pun sudah harus disiagakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengungkapkan jika pihaknya memiliki peta daerah rawan konflik politik di Indonesia. Peta itu akan dijadikan pegangan demi menghadapi Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.
“Yang rawan konflik kita beri perkuatan lebih sehingga kita bisa mengantisipasi,” ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di kompleks Mabes Polri, Jumat (10/7).
Artikel ini ditulis oleh:
