Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan kelompok partai politik oposisi di parlemen akan menunjukan perlawanan berdasarkan pelanggaran konstitusi yang dilakukan pemerintah.
Hal ini dikatakan terkait dugaan adanya indikasi intervensi pemerintah dalam menyikapi konflik internal partai.
“Misalnya APBN-P 2015 nanti kalau ada upaya judicial review UUD 45 di MK menunjukan ketidaksesuaian antara APBN-P yang dibuat pemerintah dengan konstitusi, saya kira itu sebuah pelanggaran,” kata Ubedilah, Rabu (4/3).
Menurutnya, parpol oposisi di parlemen akan lebih melihat sisi pelanggaran konstitusi.
“Kalau itu terjadi dan publik melihat dengan ‘mata telanjang’, tidak ada pilihan lain bagi rakyat misal rezim diakhiri. Itu pilihan paling mungkin,” ujarnya.
Sementara, oposisi di luar partai ditentukan dari seberapa vulgar pemerintah melakukan kesalahan. Jika makin vulgar maka makin deras respon kekuatan non partai melawan rezim. “Saya kira peristiwa itu mungkin terjadi jika dinamikanya makin vulgar.”
Artikel ini ditulis oleh:
