Medan, Aktual.co — Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam konflik di internal partai politik dinilai akan menimbulkan resistensi.
Demikian dikatakan pengamat sosial dan politik USU, Agus Suriadi kepada Aktual.co di Medan, Rabu (11/3).
“Kelompok yang merasa terzolimi oleh pemerintah akan selalu resistensi, ini akan merugikan, dan suasana tidak akan kondusif. Dan pemerintah turut bertanggung jawab atas kisruh itu,” tandas Agus.
Menurut Agus, dalam beberapa kasus konflik di internal parpol, pemerintah dinilai bukan memposisikan diri sebagai mediator. Intervensi yang terjadi, dinilai malah menjadi pemicu perpecahan semakin kentara di dalam partai.
“Ini kalau pemerintah terlalu jauh, malah akan semakin memecah belah, dan akan semakin banyak kelompok-kelompok yang justru dengan sendirinya akan menghantam pemerintah, dan ini akan menjadi kerugian pemerintah sendiri,” kata dia.
Padahal, pemerintah harusnya menyadari, bahwa partai politik adalah mitra dalam melaksanakan pembangunan. Berjalannya roda organisasi partai politik secara baik tanpa intervensi adalah modal sosial dalam memajukan bangsa.
“Padahal, Partai ini adalah mitra Pemerintah, dan lembaga yang sama-sama memikirkan pembangunan bangsa ini, tapi bukan dipecah belah, kalau partainya damai ini akan menjadi kekuatan pemerintah dan modal sosial untuk sama-sama memikirkan bangsa ini ke depan,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
