Jakarta, Aktual.com — Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK sepertinya tidak mampu memberikan kepercayaan pasar terhadap posisi ekonomi Indonesia. Kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang semakin tertekan melewati level psikologis Rp14.500. Dalam laman Bank BCA, kurs jual rupiah yang diperdagangkan mencapai Rp14.595, sedangkan Bank Mandiri masih di kisaran Rp14.475.
Analis pasar modal menilai dari sisi internal kebijakan pemerintahan Jokowi-JK masih disangsikan pasar. Realisasi dari paket kebijakan bahkan data neraca perdagangan yang surplus belum mampu mengkerek nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dari sisi eksternal, ketidakpastian The Fed menaikkan suku bunga membuat rupiah dalam kondisi tak menentu.
“Pasar melihat tingkat suku bunga yang akan dinaikkan The Fed. Jika hanya 25 hingga 50 basis poin, Kurs Rupiah akan melemah namun tidak terlalu dalam,” ujar ujar Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada kepada Aktual di Jakarta, Rabu (16/9).
Namun, dengan adanya keputusan penaikkan suku bunga The Fed, pasar akan terhindar dari ketidakpastian sentimen eksternal. Selain itu, dari sisi internal, pemerintah seharusnya melakukan tindakan nyata untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap nilai tukar rupiah. Menurutnya, BI sudah hadir di pasar, namun sudah kehabisan peluru untuk menahan laju pelemahan rupiah, artinya berapapun intervensi yang dilakukan akan terus menguras cadangan devisa.
“Cadangan devisa kita bisa habis banyak. Sedangkan jika melakukan intervensi terhadap suku bunga acuan akan sedikit berpengaruh kepada rupiah. Namun potensi Non Performing Loan (kredit macet) juga meningkat. Disinilah investor semakin tidak berminat dengan saham-saham perbankkan,” jelasnya.
Pasar modal membutuhkan langkah nyata dari paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK. Pemerintah seharusnya menjaga sentimen yang ada dengan merealisasikan program pembangunan, realisasi penggunaan nilai rupiah dalam setiap transaksi harus jelas mekanismenya.
“Misalkan, perusahaan yang terbiasa bertransaksi menggunakan dolar, ketika menggunakan rupiah maka berpotensi kehilangan keuntungan. Pemerintah seharusnya memberikan insentif agar tetap bertahan,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
