Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, James Arifin Sianipar, menerangkan seringnya pergantian pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) DKI, mengakibatkan pengelolaan dan inventarisir aset pemerintah daerah (pemda) karut-marut.
“Regulasi sekarang kan sering ada pergantian SKPD di eksekutif. Jadi, mengganggu proses inventarisir,” ujarnya kepada Aktual.com, ditulis Minggu (1/5).
Buruknya koordinasi di internal Pemprov DKI juga turut mempengaruhi. Akibatnya, banyak swasta dan pengembang yang masih belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang dibangunnya.
”Aset kita yang enggak terdata rapih itu sejak tahun 70-an dan ada sekitar 18 ribuan SIPPT (surat izin penunjukan penggunaan tanah) yang dikeluarkan,” beber ketua DPC NasDem Jakarta Timur ini.
Hal tersebut juga berdampak buruk bagi Pemprov DKI, selain asetnya tidak bertambah. Contohnya, pelayanan publik, seperti perbaikan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan karena masih menjadi milik swasta dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak bisa didongkrak.
“Enggak mungkin semuanya juga bisa kita ambil, karena enggak menutup kemungkinan ada perusahaan yang sekarang sudah pailit,” tandas anggota Panitia Khusus (Pansus) Aset itu.
Artikel ini ditulis oleh:
