Jakarta, Aktual.co — Sejumlah investor meminta pemerintah memberi insentif pembebasan pajak impor, terkait rencana pentenderan 25 wilayah kerja (WK) panas bumi pada tahun 2015.
Salah satu perusahaan yang siap mengikuti tender adalah Star Energy. Namun karena semua peralatan pembangkit panas bumi harus diimpor, Senior Representative Management Sanusi Satar meminta pemerintah, memberi insentif bebas pajak impor.
Apalagi, investasi awal untuk proyek geothermal (panas bumi) termasuk sangat besar. “Geothermal ini berbeda dengan industri migas yang mendapatkan cost recovery. Makanya kami harap ada kemudahan itu (insentif) dari pemerintah,” jelas Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima aktual.co, Jumat (26/12).
Dari sisi harga, Sanusi mengakui tarif listrik dari proyek PLTP sangat bagus sehingga banyak investor yang tertarik masuk ke sektor ini. Terutama, Star Energy yang saat ini telah mengoperasikan dua wilayah kerja panas bumi. Yakni PLTP Jailolo yang berkapasitas 10 MW di NTT dan PLTP Wayang Windu berkapasitas 227 MW di Jawa Barat.
Rencana melelang secara bertahap 25 WK Panas Bumi pada tahun 2015 itu, menurut laporan Muhamad Sahlan dari Aktual.co telah diumumkan oleh Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Rida Mulyana.
“Untuk wilayah kerja yang kapasitasnya kecil akan diserahkan kepada BUMN karena perusahaan swasta tidak akan tertarik. Untuk kapasitas besar kita lelang,” jelas Rida.
Total kapasitas dari 25 WK itu mencapai 1.270 megawatt (MW). Survei lapangan menunjukkan potensi panas bumi Indonesia mencapai 28% dari total potensi dunia.
Laporan: Muhammad Sahlan
Artikel ini ditulis oleh:
