Jakarta, Aktual.com – Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah mengatakan keinginan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga gas menjadi USD 6 tidak sesederhana apa yang dibayangkan, jika mengacu keberlangsungan industri migas Indonesia maka kebijakan itu akan mengalami peninjauan keekonomian lapangan.
Sammy mengungkapkan bahwa sitem bisnis di sektor hulu sangat diatur ketat oleh pemerintah, sehingga sekecil apapun belanja investasi harus berdasarkan persetujuan oleh pemerintah, oleh karenanya penerapan patokan sebesar USD 6 menjadi kendala kepada lapangan yang berbiaya tinggi.
“Kalau Presiden memutuskan harus dibawah USD 6, itu tidak sesimpel itu, khususnya dari segi hulu. Kita di hulu sangat diatur oleh pemerintah. Hulu itu setiap mengeluarkan dana harus ada persetujuan dari pemerintah. Sangat regulated. Intinya setiap lapangan punya keekonomian berbeda,” katanya di Jakarta, Minggu (9/10).
Kemudian lanjutnya secara sitem ekonomi, memang Indonesia bukan negara yang menganut pasar bebas dengan menyerahkan harga kepada pengaruh pasar, hal ini tentunya membawa efek yang baik untuk stabilitas harga dan sinergi kemampuan industri.
Untuk itu dia berharap pertimbangan pemerintah untuk menurunkan harga gas juga disertai pemahaman terhadap sektor Industri hulu agar tetap mempunyai kemampuan melakukan pengembangan berbagai lapangan di Indonesia.
“Harga gas ditentukan oleh pemerintah. Gas domestik tidak ditentukan oleh pasar. Waktu jaman harga di pasar USD 25, di kita masih ada yang USD 3-4. Jadi konsekuensinya kayak gitu. Untuk menetukan harga gas yang turun itu, lapangan itu berbeda-beda. setiap lapangna yang baru dikembangkan, costnya tinggi,” pungkasnya.(Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
