Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan seleksi Dirut Pertamina, pengamat kebijakan sekaligus Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo membeberkan beberapa masalah yang rawan intervensi dan diragukan hasilnya.
“Pertama, proses seleksi cenderung tertutup, sehingga belum memenuhi asas transparansi,” kata Karyono saat dihubungi Aktual.co, Selasa (11/11).
Kedua, lanjutnya, belum terdengar kabar bahwa Rini Soemarno melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi, hingga belum memenuhi asas akuntabilitas publik.
“Ketiga, dari nama-nama calon direksi yang mengikuti fit and proper melalui konsultan manajemen PT DDI tidak ada yang memenuhi syarat kompetensi di bidang tata kelola minyak dan gas,” tambahnya.
Nama-nama calon dirut Pertamina yang tidak memiliki kompetensi dalam hal migas akan berbahaya jika proses seleksi ini dilanjutkan.
“Pasalnya, memimpin perusahaan sebesar pertamina harus memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang migas dari hulu sampai hilir. Bahkan kandidat kuat Rinaldi Firmansyah yang merupakan mantan Dirut Telkom, terkesan dipaksakan, meski tidak memiliki kompetensi di bisnis Migas,” lanjut Karyono.
Menurutnya, proses seleksi semacam ini semakin membuat kecurigaan publik. Mengingat pentingnya peran Pertamina, sebaiknya Presiden Joko Widodo harus berperan aktif dalam proses seleksi calon direksi dan komisaris Pertamina.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Aktual.co, nama-nama calon Dirut Pertamina dari eksternal yang sedang menjalani Fit and Proper di PT DDI adalah Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom). Kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut diendorse langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla. Sementara lima nama lain hanya sekedar pembanding.
Sementara itu, terkait penggunaan jasa PT DDI, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa hal itu dilakukan agar para Pemimpin BUMN dapat memenuhi kriteria global standard.
“Iya itu untuk assesment mengenai orang saja, sehingga kita ada benchmark. Tujuan kita kan ke depan ini kita ingin CEO-CEO BUMN ataupun direksi BUMN itu Global Standard, maksudnya sudah memenuhi standar perusahaan-perusahaan international. Tujuannya kan kita nanti bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Tentunya kita harus mampu melakukannya,” kata Rini Kemarin.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
