Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ngotot melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut pilkada hanya digunakan untuk kepentingan sesaat serta hanya sebatas intrik politik.

“Ini menimbulkan sejumlah pertanyaan seolah-olah KPU itu memaksakan agendanya untuk memasukkan larangan mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi Pilkada,” kata Karyono dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11).

Karyono mengatakan, secara hakiki dirinya mendukung semangat KPU dalam mencegah terjadinya korupsi. Juga spirit untuk menghasilkan pilkada yang melahirkan pemimpin yang bersih.

“Dalam konteks itu saya setuju korupsi harus diberantas, korupsi harus dicegah. Tetapi apakah supaya dilihat bahwa KPU terlihat bersih, atau sekedar untuk mencari popularitas, atau ada agenda lain di balik itu semua,” tanya Karyono.

Menurut Karyono, KPU tentu memahami bahwa secara dasar hukum tidak ada aturan yang melarang mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi pilkada.

Diapun menyebutkan UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada jelas mengatur tentang syarat pencalonan gubernur/wakil, bupati dan walikota/wakil. Termasuk diantaranya adalah syarat bagi para calon kepala daerah tidak menjadi napi tipikor, narkoba, kemudian seksual terhadap anak.

Pasal dalam UU Pilkada, kata dia, sudah mengadopsi putusan MK dimana beberapa putusan ini sudah membatalkan sejumlah pasal di UU Pilkada. Misalnya putusan 2016, MK mengabulkan permohonan dari mantan napi Tipikor yang mengajukan agar pasal yang menghambat napi Tipikor untuk maju di Pilkada dibatalkan.

“Putusan itu dikabulkan dengan syarat sejauh si mantan napi Tipikor itu mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan napi Tipikor, tapi dibolehkan maju pilkada,” jelas Karyono.

Lalu, pada 2018 ketika KPU membuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pemilihan legislatif (pileg), aturan itu pun digugurkan Mahkamah Agung (MA).

Saat itu, Caleg Gerindra di DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengajukan permohonan kepada MA lalu dikabulkan. Akhirnya Taufik boleh mengikuti proses pencalegan dan dengan demikian MA membatalkan PKPU nomor 20 tahun 2018.

“Mestinya menurut saya KPU sudah tahu kondisinya tetapi kenapa KPU terus memaksakan memasukkan pasal larangan eks koruptor mengikuti pilkada?” kata dia.

Oleh karenanya, menurutnya, revisi PKPU nomor 3 tahun 2017 yang sekarang sedang diajukan oleh KPU kemungkinan akan digugat lagi oleh beberapa pihak yang dirugikan karena menabrak UU dan putusan MK sebelumnya.

“Saya memprediksi rancangan PKPU tersebut akan kembali dibatalkan oleh lembaga hukum, baik oleh MA ataupun MK,” lanjutnya.

Bagi Karyono, akan lebih baik bila KPU fokus pada tugas dan fungsi pokoknya yakni menyelenggarakan pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkualitas, ketimbang mengotak-atik sesuatu yang sudah jelas aturannya.

Ia pun memaparkan sejumlah persoalan Pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Misalnya banyak petugas KPPS yang meninggal saat Pilpres.

Kemudian soal politik biaya sangat tinggi. Sebab harus dilihat, politik biaya tinggi adalah salah satu penyebab lahirnya kepala daerah yang cenderung jadi korupsi.

“Mestinya KPU merumuskan sebuah sistem pemilu yang bisa meminimalisir biaya politik. Ini dengan sendirinya KPU berperan juga dalam pencegahan korupsi,” lanjutnya.

Kata Karyono, salah satu faktor yang menyebabkan kepala daerah terjebak kasus korupsi adalah biaya politik yang tinggi dan sangat mahal.

“Lebih dari 50% Kepala Daerah terjerat kasus korupsi, saya rasa ini yang harus menjadi perhatian serius KPU bagaimana menghadirkan sistem pemilu yang efisien dan efektif yang berkualitas,” tegas Karyono.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi menambahkan bahwa Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU) tersebut akan cacat hukum. Menurut Pangi, jika Caleg eks Napi dibolehkan oleh PKPU untuk bertarung dalam Pemilu, maka calon kepala daerah eks Napi bisa dipastikan juga dibolehkan dalam aturan PKPU. Hal inilah yang dianggap oleh Pangi dapat merugikan calon jika tiba-tiba dibenturkan dengan undang-undang lainnya.

Jika melihat hirarki, undang undang PKPU ini tidak ada artinya jika dibandingkan undang undang lain. KPU bukan institusi penegakan hukum, KPU hanya sebagai penyelenggara Pemilu bukan membuat aturan untuk menghalangi orang menjadi caleg kembali atau tidak.

“Soal kemudian ini orang layak atau tidaknya itu adalah regulasi undang undang, yang diatur dalam undang undang, kita tahu, itu jelas diatur dalam undang -undang Pemilu. UU nomor 7 tahun 2017. Ini patokan kita, bukan PKPU,” tegas Pangi.

KPU kata Pangi adalah penyelenggara Pemilu. Bukan lembaga yang dapat mencabut hak politik orang. Aturan KPU ini dapat mematikan hak politik orang tanpa melalui pengadilan.

“KPU itu adalah penyelenggara Pemilu, bukan menghakimi orang boleh atau tidaknya orang berkontestasi (Maju Pilkada). PKPU ini adalah peraturan perundang-undangan yang cacat. Seharusnya tidak boleh lagi digunakan,” tambahnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Margarito Kamis menambahkan bahwa aturan KPU itu setara dengan Kepmen, sehingga tidak boleh mengatur hal-hal lain selain yang diatur oleh undang undang.

“Aturan KPU tidak boleh setaraf dengan undang-undang, apapun alasannya, PKPU tidak boleh mengatur hal lain selain yang diatur oleh undang undang dan tidak boleh mengatur, yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tandas Margarito Kamis.

(Arbie Marwan)